500.000 Pekerja di Jawa barat Terkena PHK, Menko PMK: Bila Tidak Dihindari, Dapat Raih 1,5 Juta Orang
Menteri Koordinator Sektor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sampaikan, hampir 500.000 pekerja terserang penghentian hubungan kerja (PHK) di Jawa Barat.
Bila tidak dihindari, katanya, pekerja yang di-PHK dapat capai 1,lima juta orang. Maka dari itu, PHK jadi persoalan yang perlu selekasnya ditangani.
“PHK telah dekati 500.000 apabila tidak selekasnya ada pengaturan, PHK dapat capai 1,lima juta, ini harus ada mengantisipasi dan pengatasan,” kata Muhadjir dalam tayangan jurnalis, Sabtu.
Muhadjir memandang, pengatasan PHK di tengah-tengah ketidakjelasan ekonomi karena politik global harus dilaksanakan oleh seluruh pihak secara tersambung.
Ia menghimbau supaya perusahaan bisa mempersiapkan prediksi yang terang untuk sasaran di depan. Dia memperjelas, keputusan PHK ke karyawan harus sebagai jalan paling akhir yang dipakai oleh beberapa pebisnis. Anjuran itu dia berikan menyaksikan keadaan riel di atas lapangan.
Bidang export mulai turun tajam dan pasar lokal masih terkuasai oleh barang import. “Sedapat mungkin ditahan dahulu, tidak boleh ada PHK. Kita mencari bersama jalan keluarnya,” kata Menko PMK.
Akan tetapi, bila PHK tidak bisa dijauhi, Menko PMK minta beberapa karyawan yang di-PHK bisa diatasi secara baik lewat Jamsostek. Karena, sekarang ini Jamsostek mempunyai Agunan Kehilangan Tugas (JKP).
“Ini harus benar dikerjakan dengan cepat dan tepat. Janganlah sampai yang di-PHK tersuruk dan turut menambahkan jumlah kemiskinan di wilayah,” terang ia.
Adapun sekarang ini angka kemiskinan di Jawa Barat masih lumayan tinggi, yaitu 9,4 %. Sebagai kementerian yang mengepalai BPJS Jamsostek, Kemenko PMK terus akan pastikan jika agunan ini akan berjalan baik.
Muhadjir mengharap, seluruh pihak bisa mempunyai loyalitas sama seperti yang ditujukan presiden supaya siaga menanggapi ekonomi tahun 2023.
“Saya minta kerja-sama semua perusahaan untuk memperhitungkan keadaan 2023. Jika kelak harus ada PHK, janganlah sampai kelak tidak tersambung dengan JKP,” papar ia.
Sebagai info, berdasar laporan dari beberapa federasi, beberapa perusahaan yang bergerak dalam industri padat kreasi seperti tekstil alami performa yang melamban.
Beberapa perusahaan bahkan juga telah ada yang memotong jam kerjanya jadi 3-4 hari, yang umumnya 7 hari kerja. Atas keadaan itu, banyak tenaga kerja yang terimbas PHK.