Gazalba Saleh Terdakwa Suap Pengurusan Kasus Mahkamah Agung, Pernah Potong Hukuman Edhy Prabowo

Gazalba Saleh Terdakwa Suap Pengurusan Kasus Mahkamah Agung, Pernah Potong Hukuman Edhy Prabowo

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memutuskan seorang terdakwa baru dalam kasus pengurusan kasus di Mahkamah Agung. Nama hakim agung itu ialah Gazalba Saleh.

“Sesudah KPK mendapati kecukupan alat bukti, karena itu betul sekarang ini KPK sedang meningkatkan penyelidikan baru pada kasus sangkaan suap pengurusan kasus di MA,” kata Kepala Sisi Kabar berita KPK Ali Fikri di Jakarta.

KPK awalnya pernah mengecek Hakim Agung Gazalba Saleh sebagai saksi dalam penyelidikan kasus yang menggeret Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati. Gazalba dicheck sebagai saksi dalam kasus sangkaan suap berkaitan pengurusan kasus di Mahkamah Agung (MA) pada Kamis 27 Oktober 2022.

“Ini hari, tim penyidik lakukan pengecekan saksi tindak pidana korupsi suap pengurusan kasus di Mahkamah Agung untuk terdakwa SD dan teman-teman. Pengecekan dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Berbicara KPK Ipi Maryati Kuding di Jakarta, Kamis 27 Oktober 2022.

Gazalba Saleh sebagai hakim agung yang bernama pernah disoroti saat keputusan kasasi pada bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Dalam keputusan kasasi itu, Edhy yang pada tingkat banding banding dijatuhi hukuman sembilan tahun, dipotong hukumannya jadi lima tahun oleh Majelis Hakim Kasasi di Mahkamah Agung.

Gazalba sebagai satu dari 3 hakim yang menghakimi Edhy Prabowo pada tingkat kasasi. Dalam amar keputusannya, hakim memandang Edhy Prabowo sudah bekerja baik saat jadi menteri. Hakim beri pujian peraturan Edhy yang buka keran export benih lobster.

Edhy dipandang menyejahterakan warga terutamanya nelayan kecil karena persyaratan export benih bening lobster itu harus dari nelayan kecil.

Gazalba sebagai alumnus S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. Ia selanjutnya tempuh S2 dan S3 di Kampus Padjajaran.

Gazalba dikukuhkan oleh Ketua Mahkamah Agung M Hatta Ali pada Oktober 2017 lalu.

Ia pernah jadi hakim ad hoc di Pengadilan Tipikor Surabaya dan Pengadilan Tipikor Bandung.

Gazalba Saleh ikuti penyeleksian calom hakim agung pada Agustus 2017 kemarin. Dalam sesion interviu, ia mengungkapkan mengenai keutamaan seorang hakim mengeruk nilai-nilai keadilan substantif yang merujuk pada bukti-bukti dan fakta dalam persidangan.

“Keadilan substantif ialah keadilan yang sebetulnya, keadilan utama yang betul-betul merujuk pada bukti-bukti dan fakta pada persidangan,” kata Gazalba di depan panelis dalam interviu calon hakim agung tahun 2017.

Menurut Gazalba hal tersebut dilaksanakan supaya hakim bukan hanya jadi corong undang-undang. hakim perlu untuk mengeruk nilai-bilai keadilan yang sesuai Pancasila.

KPK Selekasnya Kabarkan Masalah Terdakwa
Ali menyebutkan pihaknya akan selekasnya umumkan pihak yang sudah diputuskan sebagai terdakwa pada waktunya kelak saat penyelidikan ini cukup. Menurut Ali, komisi antirasuah itu masih kumpulkan alat bukti dan tiap perubahannya akan dikatakan ke warga.

“Kami ajak warga ikut menjaga dan memantau proses penyelidikan yang kami kerjakan ini,” kata Ali.

Pada Selasa, 1 November 2022, penyidik KPK memeriksa ruangan dinas dua hakim agung di gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat. Ali Fikri berbicara pemeriksaan itu dilaksanakan dalam rencana penghimpunan tanda bukti.

Dia menyebutkan tanda bukti itu nanti akan dipakai pada proses pengkajian kasus suap yang menggeret Hakim Agung Sudrajad Dimyati beberapa lalu. “Ialah betul. Pemeriksaan dilaksanakan untuk lengkapi alat bukti penyelidikan,” kata Ali.

Adapun dua Hakim Agung yang ruangnya digeledah oleh KPK ialah Prim Haryadi dan Sri Murwahyuni. Selainnya ruang Prim Haryadi dan Sri Murwahyuni, KPK memeriksa ruang Sekretaris Mahkamah Agung, Hasbi Hasan.

Selama ini, KPK sudah memutuskan keseluruhan 10 orang terdakwa kasus sangkaan suap berkaitan pengatasan kasus di MA. Adapun 10 orang terdakwa itu ialah Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Hakim Yustitisial/ Panitera Alternatif, Elly Tri Pangestu, dua pegawai pada Kepaniteraan MA, Desy Yustria dan Muhajir Habibie, dan dua PNS Mahkamah Agung, Nurmanto Akmal dan Albasri.

Dalam pada itu, terdakwa sebagai pemberi suap yakni Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES) sebagai advokat dan dua pihak swasta/debitur KSP Intidana Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).

About admin

Check Also

Belum Tetapkan Capres-Cawapres, KIB Dipandang Tersandera dan Berkesan Nantikan PDI-P

Belum Tetapkan Capres-Cawapres, KIB Dipandang Tersandera dan Berkesan Nantikan PDI-P Direktur Eksekutif Trias Politika Vital …