ICW Paksa KPK Selekasnya Tahan Lukas Enembe Agar Penyelidikan Efisien

ICW Paksa KPK Selekasnya Tahan Lukas Enembe Agar Penyelidikan Efisien

Indonesia Corruption Watch (ICW) menekan Komisi Pembasmian Korupsi (KPK) berlaku tegas dengan selekasnya tangkap dan meredam Gubernur Papua Lukas Enembe.

Menurut ICW hal tersebut perlu dilaksanakan agar proses penyelidikan kasus sangkaan korupsi dan gratifikasi yang didugakan ke Enembe tidak berkelanjutan.

“Daripada kasus ini selalu terlalu lama, ICW menekan KPK supaya selekasnya tangkap dan meredam saudara Lukas,” kata Periset ICW Kurnia Ramadhana.

KPK memutuskan Enembe sebagai terdakwa sangkaan korupsi Bujet Penghasilan dan Berbelanja Wilayah (APBD) dan gratifikasi semenjak 5 September 2022.

Namun, Enembe absen dari 2x panggilan pengecekan KPK. KPK panggil Lukas Enembe untuk dicheck sebagai terdakwa pada 12 September lalu, tapi ia tidak datang dengan argumen sakit.

Selanjutnya KPK mengagendakan pengecekan ke-2 dengan mengirimi surat panggilan ke-2 ke Lukas Enembe supaya ia datang untuk dicheck di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada 25 September 2022.

Namun Enembe kembali tidak datang dalam pengecekan ke-2 karena argumen kesehatan.

Agar penyelidikan kasus Enembe berjalan mulus, ICW minta KPK tidak sangsi untuk menginvestigasi beberapa pihak yang diperhitungkan lakukan beragam tindakan untuk menghadang penyelidikan.

“ICW minta ke KPK supaya menimbang untuk keluarkan surat perintah penyidikan atas sangkaan obstruction of justice pada beberapa pihak yang berusaha menghalangi proses hukum dalam kasus saudara Lukas,” tutur Kurnia.

KPK ajukan keinginan penangkalan melancong ke luar negeri pada Enembe ke Direktorat Jenderal Imigrasi.

Selainnya dilarang melancong ke luar negeri, beberapa rekening sejumlah Rp 71 miliar yang diperhitungkan berkaitan dengan Lukas Enembe sudah dikunci oleh Pusat Laporan dan Analitis Transaksi bisnis Keuangan (PPATK). Bahkan juga rekening istri Enembe ikut dikunci atas keinginan KPK.

Pada proses penyelidikan, KPK ikut melontarkan panggilan pengecekan ke anak dan istri Enembe, yakni Yulice Wenda dan Astract Bona Timoramo Enembe sebagai saksi pada 5 Oktober 2022. Tetapi, ke-2 nya pun tidak penuhi panggilan pengecekan.

KPK pernah sampaikan agar beberapa pihak yang diundang dalam hubungan pengecekan kasus penuhi undangan. Bahkan juga mereka mengingatkan agar tidak boleh ada beberapa pihak yang memengaruhi saksi atau akan dijaring dengan pasal menghadang penyelidikan.

Hargai HAM

Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan, mereka masih tetap menegakkan dan menghargai hak asasi manusia saat lakukan proses penegakan hukum, terhitung masalah menimbang usaha jemput paksakan pada Enembe.

Menurut Firli, KPK menghargai HAM sebagai salah satunya konsep pelaksaan pengatasan hukum.

“Kita bekerja masih tetap, karena beberapa prinsip pekerjaan penerapan hukum KPK itu, satu kebutuhan umum, dua terbuka, tiga akuntabel, empat proporsionalitas dan lima itu pasti jamin kejelasan hukum,” tutur Firli di Kompleks Istana Kepresidenan.

“Dan keadilan yang juga sangat penting ialah menegakkan, menghargai HAM. Saya anggap itu,” sambungnya.

Firli meneruskan, KPK sampai sekarang ini masih berkomunikasi dengan advokat Lukas Enembe.

Kembali menyentuh masalah HAM, Firli menerangkan jika sama sesuai hukum acara pidana hak seorang memang seharusnya disegani dan diberi.

“Jika andaikan orang yang kita perlukan penjelasannya pada kondisi sakit, pasti kita akan wajib melakukan penyembuhan. Termasuk misalkan kepentingan untuk dokter, itu akan kita penuhi semua karenanya kita selalu berkomunikasi dengan faksi Pak Lukas Enembe,” tutur Firli.

“Saya mengharap Pak Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua memberi peluang ke kita. Dan beliau sendiri memberi info ke kita, hingga membuat jelas sangkaan tindak pidana yang sudah dilakukan,” ucapnya.

About admin

Check Also

Belum Tetapkan Capres-Cawapres, KIB Dipandang Tersandera dan Berkesan Nantikan PDI-P

Belum Tetapkan Capres-Cawapres, KIB Dipandang Tersandera dan Berkesan Nantikan PDI-P Direktur Eksekutif Trias Politika Vital …