Jokowi Disuruh Tidak Diamkan Pemilihan Beberapa ratus Pj Kepala Wilayah Tanpa Ketentuan

Jokowi Disuruh Tidak Diamkan Pemilihan Beberapa ratus Pj Kepala Wilayah Tanpa Ketentuan

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menekan Presiden RI Joko Widodo tidak biarkan pemilihan penjabat (pj) kepala wilayah, baik itu wali kota, bupati, atau gubernur, tanpa ketentuan tehnis seperti sekarang ini.

“Ini yang perlu diakui presiden. Ia (pj kepala wilayah) akan pegang periode kedudukan lama. Ada yang 2, tiga tahun,” tutur periset Perludem, Fadli Ramadhanil. “Saya menyangka semacam itu (dibiarkan), tidak ada sikap tegas presiden masalah pengisian pj ini,” dia menambah.

Fadli memandang jika beberapa orang disekitaran presiden seharusnya mengingati Jokowi tidak untuk biarkan kondisi sekarang ini.

Tanpa proses yang terbuka dan terarah, pemilihan pj kepala wilayah akan dipandang polemis oleh khalayak yang curigai jika ada kebutuhan politik dibalik nama pj kepala wilayah yang dipilih.

Karena, pemilihan pj kepala wilayah ialah kuasa pemerintahan pusat. Menteri Dalam Negeri berkuasa menunjuk pj bupati dan wali kota, sementara Presiden berkuasa menunjuk pj gubernur.

“Kekuatan besar sekali ke situ (kebutuhan politik). Menurut saya ada kebutuhan politk yang besar dalam pengisian pj ini, karena itu selalu ini didiamkan di di dalam ruangan yang dirasakan benar-benar abu-abu,” ungkapkan Fadli.

“Coba ini dibawa ke ruangan yang lebih terbuka, pasti pro-kontra akan stop,” sambungnya.

Tidak cuma masalah kebutuhan politik, pemilihan pj kepala wilayah secara sepihak seperti sekarang ini dipandang akan punya pengaruh pada tata urus pemerintah wilayah.

“Punya pengaruh pada netralitas (ASN) dan profesionalitas penyelenggaraan Pemilu 2024. Karena itu prosesnya harus jelas, tidak boleh abu-abu,” kata Fadli.

“Pengisian pj ini bukanlah bermain-main. Ini bukanlah pj kepala wilayah yang dijabat 2-3 bulan di periode di antara sampai dipilihnya kepala wilayah definitif,” paparnya.

Ditambah, instruksi untuk pembikinan ketentuan tehnis turunan untuk pemilihan pj kepala wilayah sudah disuarakan Mahkamah Konstitusi dan Ombudsman RI.

Secara detil, Ombudsman RI bahkan juga sudah mendapati 3 malaadministrasi Kemendagri masalah pemilihan pj kepala wilayah.

Ombudsman memerintah dilakukan perlakuan korektif, satu diantaranya pengaturan Ketentuan Pemerintahan (PP) masalah pemilihan pj kepala wilayah ini. “Kekuatannya (kebutuhan politik) besar sekali, karena ini penetapan penjabat, tersentral di pemerintahan pusat. Hampir tanpa kontrol dan tidak ada proses terbuka,” tutur Fadli.

“Kita mengetahui, kemampuan politik yang tentukan bangku penjabat ini kan bukan faksi yang tidak punyai kebutuhan di pemilu 2024. Saat mereka memiih penjabat pasti ada yang tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan Pemilu 2024,” ujarnya.

About admin

Check Also

Belum Tetapkan Capres-Cawapres, KIB Dipandang Tersandera dan Berkesan Nantikan PDI-P

Belum Tetapkan Capres-Cawapres, KIB Dipandang Tersandera dan Berkesan Nantikan PDI-P Direktur Eksekutif Trias Politika Vital …