Bandpass.me Informasi Lengkap Seputar Berita Terkini dan Kumpulan Kabar Berita Terkini Terupdate
Related Articles
Jokowi Perintahkan Tindakan Penangkalan Korupsi Tidak Cuma Resmi
Deputi V Kepala Staff Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani sampaikan jika Presiden Joko Widodo atau Jokowi minta supaya tindakan rencana korupsi tidak cuma resmi saja. Jaleswari mengutamakan tindakan penangkalan korupsi agar lebih berpengaruh, gampang dimengerti warga, dan berasa kuat kebaruannya.
“Presiden sudah memberikan instruksi jika tindakan penangkalan korupsi di depan harus berasa laganya dan tidak resmi,” tegas Jaleswari diambil dari tayangan persnya,
Ia menyebutkan ada tiga persyaratan utama sebagai parameter dalam penyeleksian Tindakan Taktik Nasional Penangkalan Korupsi (Stranas PK) 2023-2024. Pertama, tindakan yang bisa dibuktikan hasilkan outcam dan impact langsung pada pembaruan mekanisme dan tata urus pemerintah. Seperti peringkasan hal pemberian izin dan digitalisasi pemerintahan.
Ke-2 , ikat ia, tindakan yang memberikan dukungan jadwal pembangunan nasional. Jaleswari memberikan contoh, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Papua, dan penerapan Pemilu Serempak 2024.
“Parameter ke-3 , tindakan yang sanggup membenahi performa pemberantasan korupsi di lembaga penegak hukum dan birokrasi,” katanya.
Jalesawari mengeklaim, semenjak dikerjakan pada 2019, penangkalan korupsi yang didorong lewat Stranas PK sudah memperlihatkan hasil baik, khususnya di sektor prioritas.
Misalkan, tindakan utilisasi NIK bersama Kemendagri, Kemensos, dan Instansi Pemerintahan Daerah, yang sudah sukses menggerakkan pembaruan pangkalan Data Terintegrasi Kesejahteraan Sosial yang dipadukan dengan NIK.
Perkokoh Kerjasama dengan Beragam Faksi
Ia menjelaskan tindakan itu sudah jadikan penyaluran bantuan sosial lebih pas target, tidak double, dan berpengaruh pada efektivitas keuangan negara. Walau demikian, Jaleswari menyebutkan Tim Strans PK harus perkuat kerjasama dengan beragam faksi.
Khususnya, saat lakukan penilaian imbas dan komunikasi khalayak berkaitan penangkalan korupsi. Misalkan, bekerja bersama dengan ormas keagamaaan, swasta, civil society organization (CSO), sivitas akademis, dan partner pembangunan.
“Dan yang tidak kalah penting bekerja bersama dengan mass media sebagai partner vital untuk perkuat mekanisme penangkalan korupsi kita,” tandas Jaleswari.
