Bandpass.me Informasi Lengkap Seputar Berita Terkini dan Kumpulan Kabar Berita Terkini Terupdate
Related Articles
Kemendagri Yakinkan Bupati Meranti dan Kemenkeu Datang dalam Perantaraan Sore Ini
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pastikan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil akan datang dalam perantaraan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Kantor Kemendagri,
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni menjelaskan tatap muka itu akan mengulas permasalahan dana untuk hasil (DBH) Kabupaten Kepulauan Meranti.
“Kementerian Dalam Negeri kelak jam 16.00 memberikan fasilitas rapat dan tatap muka ulasan DBH Kabupaten Kepulauan Meranti,” tutur Fatoni dalam penjelasannya,
Pihak yang datang ialah Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil, Gubernur Riau Syamsuar, pihak dari Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.
“Dengan mengundang Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Gubernur Riau dan Bupati Kepulauan Meranti,” tutur Fatoni.
Awalnya, Bupati Kepulauan Meranti, Propinsi Riau, Muhammad Adil membuat pengakuan ramai dengan menyebutkan beberapa orang di Kementerian Keuangan sebagai iblis atau setan. Selainnya itulah akui akan menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pengakuan itu diutarakan Adil karena rasa kecewanya dengan Kementerian Keuangan berkaitan Dana Untuk Hasil (DBH) yang dia anggap tidak adil.
Diambil dari web Kabupaten Kepulauan Meranti, Adil menanyakan DBH Migas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Penghasilan dan Berbelanja Daerah se-Indonesia, berada di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru, Kamis 8 Desember 2022.
Adil menerangkan di tahun 2022, Meranti terima DBH sejumlah Rp114 miliar dengan perhitungan harga minyak USD60 per barel. Selanjutnya dalam ulasan APBD tahun 2023 sama sesuai pidato Presiden Jokowi, harga minyak dunia naik jadi USD100 per barel.
“Tetapi mengapa minyak kami semakin bertambah, lifting-nya naik, duitnya semakin berkurang. Bagaimana penghitungan logikanya, kok naiknya hanya Rp700 juta,” ungkapkan Adil.
Peningkatan Produksi Minyak di Meranti
Adapun anggapan peningkatan jumlah produksi minyak Meranti, lanjut Adil, di tahun 2022 ada 13 sumur yang dibor dan pada tahun kedepan semakin bertambah jadi 19 sumur.
“Ditarget produksi capai 9000 barel setiap hari, dan ini peningkatan yang cukup berarti,” ucapnya.
Bupati menyentuh Dana Peruntukan Umum (DAU) tahun 2022 yang tidak ada bujet untuk gaji Karyawan Pemerintahan dengan Kesepakatan Kerja (PPPK) di Meranti.
“Ini kan semestinya jadi tanggung-jawab pusat, tetapi justru jadi tanggung-jawab pemerintahan kabupaten,” keluh Adil.
Berkaitan implikasi Undang-undang nomor 1 Tahun 2022 mengenai Jalinan Keuangan di antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, Adil menerangkan Meranti banyak memiliki kekuatan yang tidak dapat dioptimalkan. Sekarang ini Meranti mempunyai 81.000 hektar kebun sagu, 50.000 hektar kelapa dan 28.000 hektar kebun karet dan kopi liberika.
“Jadi permasalahan pajaknya, tolong ditempatkan ke ketentuan pemerintahan. Supaya dalam pemungutannya, kami tidak dipersalahkan,” lebih Adil.
Jawab pertanyaan dan respon Bupati Meranti, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman menjelaskan berkaitan anggapan DBH itu, Tim Tehnis DBH akan mempelajarinya kembali. Ia mengatakan, pembagian DBH itu bukan hanya dikasih ke daerah pemroduksi saja, tetapi juga untuk beberapa daerah tepian dan daerah pemerataan.
“Pada konsepnya anggapan minyak di Meranti memang 100 dollar AS per barel, dengan perincian 85% ke pusat dan 15% kembali lagi ke daerah,” tutur Luky.
Staf khusus Menkeu Angkat Berbicara
Menanggapi ini, Staff Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo mulai bicara. Ia sayangkan pengakuan Adil.
“Kami berkeberatan dan sayangkan pengakuan Bupati Meranti, Saudara Muhammad Adil yang benar-benar tidak adil karena menjelaskan Karyawan Kementerian Keuangan iblis atau setan. Ini terang ngawur dan menyimpang,” kata Yustinus lewat video yang upload di account twitter kepunyaannya @prastow,
Yustinus menerangkan, Kementerian Keuangan malah sama sesuai undang-undang sudah hitung dan memakai data sah Kementerian ESDM dalam membagikan DBH. Dana yang digunakan tidak untuk daerah pemroduksi saja, tetapi juga daerah sekitaran supaya rasakan perkembangan dan kemakmuran bersama.
Selanjutnya, ia mengutarakan jika Kementerian Keuangan sudah membagikan pada 2022 ini, transfer ke daerah dan dana dusun sejumlah Rp872 miliar atau 75 % dari APBD Kabupaten Meranti, atau 4 kali lipat dari PAD Meranti sejumlah Rp222 miliar.
“Karena itu, ke Saudara Muhammad Adil supaya selekasnya meminta maaf secara terbuka, dan lakukan verifikasi supaya tidak ada penyesatan khalayak yang bertambah luas,” bebernya.
Disuruh Benahi Performa
Menurut dia, dibanding sampaikan pengakuan yang tidak berdasarkan dan tidak patut. Lebih bagus Bupati Meranti membenahi performanya dalam pengendalian bujet untuk pembangunan di daerah Meranti buat kesejahteraan rakyat disitu.
“Kasihan khalayak dikecoh dengan sikap seakan heroik untuk rakyat. Kenyataannya ini manipulatif. Malah, pusat terus bekerja dalam frame konstitusi dan NKRI. Harusnya kita tambahkan koordinasi dan kolaborasi bukan obral cacian. Kami meradang karena norma khalayak lenyap,” tutur Yustinus.
Yustinus pasti sedih pada Bupati Meranti itu, karena beberapa karyawan di Kementerian Keuangan sudah bekerja jalankan amanat sama sesuai undang-undang. Semestinya, Bupati Meranti jadi pimpinan yang panutan.
“Ketika seluruh karyawan @KemenkeuRI bekerja jalankan amanat UU, pengakuan Bupati Kab Kepulauan Meranti ini pasti sangat tidak patut. Apa lagi kemampuannya sebagai seorang pimpinan daerah, yang semestinya jadi pengayom dan panutan,” ujarnya.
