Bandpass.me Informasi Lengkap Seputar Berita Terkini dan Kumpulan Kabar Berita Terkini Terupdate
Related Articles
Kemenkumham Tegaskan Pegawainya Berlaku Netral dalam Pemilu 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Komjen Pol Andap Budhi Revianto menghimbau barisan Kemenkumham berlaku netral dalam Pemilu 2024 kedepan.
Andap menerangkan Undang-undang No 5 Tahun 2014 mengenai Aparat Sipil Negara atur ASN bebas dari dampak dan intervensi parpol.
“ASN jangan dipengaruhi parpol, karena ASN sebagai abdi negara yang melakukan servis khalayak secara professional dan bukan alat kekuasaan,” tutur Andap di kantor Kemenkumham,
Andap juga pimpin ikrar dan penandatanganan kesepakatan kredibilitas netralitas dalam Pemilu pada barisan karyawan Setjen Kemenkumham.
Menurut Andap, peranan ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah menuntut tidak untuk berpihak pada parpol tertentu, terhitung peserta politik yang hendak berlaga dalam Pemilu.
“ASN Kemenkumham harus bebas dari intenvensi politik, jangan turut serta dalam kampanye atau memakai fasilitas yang berkaitan dengan jabatan untuk memberikan keuntungan partai tertentu. ASN dilarang jadi anggota dan/atau pengurus Partai politik,” katanya.
Netralitas ASN Kemenkumham, kata Andap, mencakup pemakaian sosial media secara arif. Sama sesuai ikrar yang diucap semua karyawan Setjen Kemenkumham, beberapa karyawan tidak memakai sosial media untuk kebutuhan pasangan calon tertentu dan tidak menebarkan informasi berbohong.
“Berhati-hati memakai sosial media dalam pegangan kita. Lihat baik pesan yang kita terima dan lanjutkan, juga video dan foto yang kita upload. Janganlah sampai isinya berisi ajaran kedengkian, hoax, atau kebutuhan pasangan calon tertentu,” ucapnya pada acara ikrar netralitas karyawan.
ASN Masih tetap Punyai Hak Politik
Meskipun begitu, Andap menyebutkan ASN masih tetap mempunyai hak politik pilih peserta politik dalam bedeng suara. Menurut Andap, saat dibalik bedeng suara ASN bisa ekspresikan opsi politiknya.
“Cuma di bedeng suara ASN bisa salurkan opsinya. Di luar bedeng suara, ASN tak perlu memperlihatkan gestur politiknya,” tegas Andap.
Selainnya ikrar netralitas Pemilu, barisan Setjen Kemenkumham mengatakan loyalitas bersama untuk bersih dari praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) lewat pembangunan zona kredibilitas. Arah zona kredibilitas ini ialah diwujudkannya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Layani (WBBM) di lingkungan Kementerian yang dipegang Yasonna Laoly ini.
Pembangunan zona kredibilitas sebagai faktor penting dalam penangkalan korupsi dan kenaikan kualitas servis khalayak. Loyalitas pembangunan zona kredibilitas ini diikuti dengan penandatangan loyalitas oleh Setjen Kemenkumham bersama beberapa Kepala Agen dan Kepala Pusat Data dan Teknologi Info.
