Memperingati Hari Tani Nasional Ke-62, KNPA Akan Tunjukkan Rasa di Gedung DPR Hari Ini

Memperingati Hari Tani Nasional Ke-62, KNPA Akan Tunjukkan Rasa di Gedung DPR Hari Ini

Koalisi petani, pekerja, dan nelayan yang bergabung dalam Komite Nasional Penyempurnaan Agraria (KNPA) akan berunjuk rasa sekalian mengingati Hari Tani Nasional di muka Gedung DPR/MPR. Sekretaris Jenderal Konsorsium Penyempurnaan Agraria Dewi Kartika menjelaskan, topik peringatan Hari Tani Nasional ke-62 yaitu “Tegakkan Konstitusionalisme Agraria Untuk Kedaulatan dan Keselamatan Rakyat”. “Kami sekitaran 130 organisasi dari KNPA akan melakukan tindakan Hari Tani Nasional 2022 di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta,” kata Dewi dalam penjelasannya, Selasa.

Menurut Dewi, sekitar 5.000 orang diprediksi akan datang dalam demo itu. “Massa tindakan Gani terbagi dalam Serikat Petani Pasundan (SPP), Gerakan Petani Banten (P2B), Komunitas Perjuangan Petani Tangkai (FPPB), Formaster dari Propinsi Lampung, dan yang lain,” ungkapkan ia. Dewi menjelaskan, seperti amanat lewat TAP MPR No.IX/2001 mengenai Penyempurnaan Agraria dan Sumberdaya Alam, MPR RI memberikan tugas DPR RI dan Presiden RI memutuskan arah dan peraturan agraria sesuai instruksi konstitusi dan Undang-Undang Dasar Agraria (UUPA) Tahun 1960.

Atas dasar itu, dalam tindakan KNPA minta MPR RI untuk lakukan penilaian ke Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan DPR RI atas penerapan reforma agraria. “Karena enam dasawarsa UUPA 1960 dan dua dasawarsa TAP MPR tidak digerakkan secara penuh dan konsisten, ekonomi politik agraria kita jadi makin liberal, hasilkan kritis agrarian dan kerusakan lingkungan yang makin lebih buruk,” sebut Dewi. Selanjutnya, massa KNPA akan mengumandangkan penampikan pada peningkatan harga bahan bakar minyak.

“Pencabutan bantuan BBM untuk rakyat di tengah-tengah berjayanya project istimewa Project Vital Nasional (PSN) cuma jadi memperburuk keadaan petani dan semua kalangan masyarakat kelas bawah,” tutur Dewi. “Untuk mengingati HTN 2022, kami KNPA akan menuntut dan sampaikan inspirasi ke MPR RI untuk lakukan penilaian lengkap dan minta pertanggungjawaban Presiden Joko Widodo atas penyelewengan pada konstitusionalisme agraria sebagai amanat UUD 1945 dan UUPA 1960,” tambah ia.

 

About admin

Check Also

Belum Tetapkan Capres-Cawapres, KIB Dipandang Tersandera dan Berkesan Nantikan PDI-P

Belum Tetapkan Capres-Cawapres, KIB Dipandang Tersandera dan Berkesan Nantikan PDI-P Direktur Eksekutif Trias Politika Vital …