Bandpass.me Informasi Lengkap Seputar Berita Terkini dan Kumpulan Kabar Berita Terkini Terupdate
Related Articles
Menaker Berikan Empat Pesan ke Pekerja Migran Indonesia: Berangkatlah dengan Langkah Betul
Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziyah memberi empat pesan pada pekerja migran Indonesia (PMI) lewat account Instagram Kementerian Ketenagakerjaan.
Pesan pertama, dia menjelaskan pekerja migran harus mempunyai semangat bangun dan usaha keras untuk kehidupan masa datang yang labih baik.
Ke-2 , dia mengutamakan bekerja ialah hak tiap masyarakat negara dan pemerintahan harus melindunginya. “Maka dari itu, saya menghimbau ke semua anak-anakku yang ingin bekerja ke luar negeri, berangkatlah secara betul dan prosedural sama sesuai ketentuan pemerintahan,” katanya.
Selanjutnya Ida mengharap beberapa PMI menjadi duta bangsa di beberapa negara peletakan. Dia merekomendasikan supaya PMI mengenalkan keelokan Indonesia dan keramahan masyarakatnya ke warga di tempat di beberapa negara peletakan.
Paling akhir, dia berpedan jadilah PMI yang memberikan inspirasi, baik saat di negara peletakan atau sesudah kembali lagi ke daerah asal. “Menjaga nama baik bangsa Indonesia di negara peletakan dan pulanglah dengan bawa kehormatan. Sukur-sukur pergi jadi migran pulang jadi juragan,” sebut Ida.
Dalam pada itu, minggu kemarin Koordinator Subkomisi Pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) Komnas HAM RI Anis Hidayah mengatakan sekitar 325.477 PMI mempunyai potensi tidak mempunyai kewarganegaraan atau stateless di Malaysia. Komnas HAM mengatakan ada banyak PMI yang alami liabilitas dan hak mereka belum tercukupi.
Anis berkata keadaan pekerja migran ini semakin bertambah berat dengan menyebarnya virus Covid-19. Banyak antara beberapa pekerja migran yang terjerat dalam penampungan sebentar. Mereka tidak bisa pulang ke Indonesia, banyak pabrik dan beberapa sektor swasta yang lain harus tutup, banyak yang tidak memperoleh gaji, tidak bisa hari liburan karena peraturan limitasi mobilisasi.
Akhirnya, Komnas HAM selanjutnya mereferensikan pemerintahan Indonesia membuat tim kerja khusus untuk tangani dan anak-anak yang kehilangan kewarganegaraan itu. Dia juga minta pemerintahan untuk membuat kerja-sama vital dengan kementerian dan badan pemerintahan non-kementerian (K/L) berkaitan dalam tangani persoalan PMI.
“Dan tempatkan peranan warga sipil sebagai mitra kerja pemerintahan dalam mengusahakan pelindungan PMI sesuai standard HAM,” tutur Anis lewat info sah.
