Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Tangani Kebocoran Data

Peretasan Bjorka: Kalang Kabut Tangani Kebocoran Data

Pemerintahan tidak perlu rungsing dengan tingkah peretas Bjorka yang mengungkapkan data personal warga Indonesia, menteri, sampai Presiden Joko Widodo di sosial media dan komunitas online jual beli data ilegal. Tidak perlu ketar-ketir karena permasalahan ini sering berulang-ulang dan pemerintahan umumnya tidak memusingkan cari jalan keluarnya.

Pembocoran data oleh account atas nama Bjorka ia jual 1,3 miliar data registrasi SIM card atau kartu handphone di Indonesia yang disebutkan datang dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Data mencakup nomor induk warga atau NIK, nomor telephone, nama penyuplai service, dan tanggal registrasi. Terakhir, pada media sosialnya, dia mengungkapkan, diantaranya, data personal Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dan Ketua DPR Puan Maharani, dan beberapa surat Tubuh Intelejen Negara ke Presiden Joko Widodo.

Dengan kasus Bjorka ini minimal telah 7x terjadi kebocoran data sejauh 2022. Awalnya, misalkan, ada kebocoran data nasabah bank, konsumen setia PLN, dan Kementerian Kesehatan, yang semua tidak terang penuntasannya. Hingga tidak perlu terkejut jika pemerintahan berkesan terlepas tangan masalah ini. Khalayak, khususnya pemakai sosial media, tidak perlu nyinyir menyikapi pengakuan Menteri Johnny jika peretasan ini bukanlah tanggung-jawab kementeriannya. Tidak boleh juga mengolok-ngolok saran politisi NasDem ini yang minta warga jaga nomor induk kependudukan (NIK) dan rajin menukar password di basis digital masing-masing. Kira semuanya lelucon karena pemerintahan sedang kebingungan ingin mengawali darimanakah.

Bisa saja karena kebingungan, Direktur Jenderal Program Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan memberi respon tindakan peretasan ini dengan pengakuan yang berkesan melantur. Misalkan, ia minta peretas tak lagi lakukan gempuran cyber karena yang dirugikan ialah warga. Karena mungkin tergelitik atas pengakuan itu, Bjorka membalasnya dengan memberi komentar: Setop being An Idiot. Dia melemparkan ledekan sedang menanti diamankan pemerintahan Indonesia, yang dia sebutkan sekarang ini tengan mencari kehadirannya di salah satunya situs mesin perayap. Pemerintahan tidak perlu berlaga terlalu berlebih atas olokan Bjorka. Kira saja itu kritikan membuat karena beberapa pengakuan itu dapat memang betul.

Pengakuan Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Tubuh Intelejen Negara, dan Tubuh Cyber dan Kode Negara yang menentang kebocoran itu tidak boleh dicibir. Perlu dipandang itu sebagai usaha mereka saja jaga martabat pemerintahan. Apa lagi mereka akan bawa kasus ini ke ranah hukum. Jika kelak yang terjadi kebalikannya, rupanya kebocoran itu bisa dibuktikan betul, mereka telah mempunyai resep manjur: mempersalahkan warga yang tidak berhati-hati jaga data pribadinya.

Untuk sekarang ini, susah rasanya mengharap pemerintahan Indonesia bertindak seperti Malaysia. Pada 2017, Malaysia alami kebocoran data 46,dua juta konsumen setia dari 12 operator mobile. Data yang bocor berisi tanggal lahir, nomor KTP, nomor handphone, alamat e-mail, sampai sandi. Pemerintahan Malaysia langsung mohon maaf untuk kembalikan keyakinan khalayak, membuat team untuk pastikan data yang menyebar dihapus atau di turunkan dari paltform digitak, dan tidak didownload lebih beberapa orang. Usaha ini minimal memperlihatkan ke khalayak masalah tanggung-jawab pemerintahan.

Tindakan peretasan Bjorka berpesan jika mekanisme tehnologi dan info di negeri ini mempunyai sela keamanan yang rawan. Perancangan Undang-Undang Pelindungan Data Individu sangat mendesah ditetapkan. Presiden Jokowi harus langsung turun pimpin pembenahan, terhitung menilai Menteri Johnny.

 

About admin

Check Also

Belum Tetapkan Capres-Cawapres, KIB Dipandang Tersandera dan Berkesan Nantikan PDI-P

Belum Tetapkan Capres-Cawapres, KIB Dipandang Tersandera dan Berkesan Nantikan PDI-P Direktur Eksekutif Trias Politika Vital …