Susi Pudjiastuti Lalui Pengecekan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Impor Garam di Kejaksaan Agung

Susi Pudjiastuti Lalui Pengecekan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Impor Garam di Kejaksaan Agung

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, jalani pengecekan kasus korupsi impor garam di Kejaksaan Agung. Susi dicheck sebagai saksi.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidus) Kuntadi sampaikan jika Susi dicheck untuk lengkapi alat bukti dalam rencana penyidikan. Susi ditanyakan masalah background dan peraturan dan proses dalam tentukan paket impor garam.

“Di hari ini pada proses penyidikan impor garam kejaksaan agung, kita mengecek ibu Susi sebagai saksi untuk lengkapi alat bukti untuk menambahkan alat bukti. Dalam kemampuannya sebagai mantan menteri KKP, untuk ketahui background dan bagaimana sich langkah tentukan paket impor garam. Seperti kita kenali terdaftar persoalan yang lumayan serius dalam tentukan paket impor,” kata Kuntadi di Kejaksaan Agung Jakarta.

Dalam pada itu, Susi sampaikan masalah diperiksanya ini hari. Dia sampaikan jika sebagai mantan pejabat proses panggilan sebagai hal umum. Tidak itu saja, dia menambah sebagai masyarakat negara yang bagus harus taat dan ikuti hukum.

“Sebenarnya namanya saya sebagai bekas pejabat ada kasus semacam ini diundang, ya hal umum. Tetapi teman-teman kok sepertinya ramai sekali sih. Buat saya individu sebagai masyarakat negara yang bagus taat ikuti hukum, ketentuan yang berada di negeri kita. Di saat kita diperlukan jadi saksi ya harus tiba,” terang Susi.

Susi mengatakan menerangkan bagaimana garam dibuat oleh beberapa petani dan memberi pengetahuan mengenai peraturan niaga ke penyidik. Dia mengatakan ingin berperan serta untuk menjernihkan atau memberikan opini dan penglihatan sebagai mantan Menteri Kelautan dan Perikanan.

“Yang ke-2 , sebagai seorang yang sempat pahami bagaimana itu garam yang dibuat oleh beberapa petani dan pahami sedikit mengenai tata niaga peraturan ya pasti saya ingin berperan serta. Dalam ikut menjernihkan atau memberi opini dan penglihatan dan apa yang saya pernah kenali sebagai menteri kelautan dan perikanan,” ucapnya.

Meski begitu, Susi memperjelas jika masalah di Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai pelindungan beberapa petani telah diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 7. Dia menerangkan dalam membuat perlindungan petani garam harus dengan memutuskan harga yang konstan dan baik. Hingga, petani bisa menghasilkan semakin banyak dan lebih bagus pada harga yang pasti terjaga di aatas produksinya.

“Tetapi pasti masalah di kementerian Kelautan dan Perikanan ialah mengenai pelindungan beberapa petani garam yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 yang diundangkan di mana kita harus membuat perlindungan beberapa petani garam. Melindungi petani garam dengan apa? Pada harga yang konstan dan baik. Beberapa petani produksi lebih bagus semakin banyak pada harga yang pasti terjaga di atas harga produksinya,” katanya.

Selanjutnya, Susi sampaikan jika dia masih memliki tanggung-jawab untuk menyejahterakan petani garam. Tidak itu saja, Susi menyentuh seorang yang akan bikin rugi petani garam harus memperoleh perhatian dan hukuman yang setimpal. Dia memandang jika itu bikin rugi hak petani sebagai Masyarakat Negara Indonesia yang harus memperoleh kesejahteraan.

“Dan itu ialah kebutuhan saya, kebutuhan bangsa, kebutuhan negara ini. Ya yang paling akhir jika ada orang yang gunakan tata peraturan niaga dalam soal perdagangan yang dapat bikin rugi beberapa petani ya tentu saja itu harus memperoleh perhatian dan hukuman yang setimpal. Karena bikin rugi petani memiliki arti kita ambil hal hak petani sebagai WNI yang harus memperoleh kesejahteraannya jika harga petani jatuh harga impor terlalu berlebih kan kasiah beberapa petani,” katanya.

Saat sebelum mengecek Susi Pudjiastuti, Kejaksaan Agung sudah meningkatkan kasus korupsi impor garam ini ke tahapan penyidikan. Meski begitu, tidak ada satu juga pihak yang diputuskan sebagai terdakwa.

About admin

Check Also

Belum Tetapkan Capres-Cawapres, KIB Dipandang Tersandera dan Berkesan Nantikan PDI-P

Belum Tetapkan Capres-Cawapres, KIB Dipandang Tersandera dan Berkesan Nantikan PDI-P Direktur Eksekutif Trias Politika Vital …