Bandpass.me Informasi Lengkap Seputar Berita Terkini dan Kumpulan Kabar Berita Terkini Terupdate
Related Articles
Wakil presiden: Pemerintahan Masih tetap Pakai Pendekatan Humanis di Papua
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menjelaskan, sampai sekarang ini pemerintahan masih memakai pendekatan humanis berbasiskan teritorial untuk menangani permasalahan keamanan di Papua.
Hal tersebut dikatakannya menyikapi sering berlangsungnya kejadian penembakan misteri, baik pada masyarakat sipil atau petugas keamanan di daerah Papua. Pada 3 hari lalu, Selasa, sebuah tindakan penembakan misteri terjadi di Jl Jenderal Sudirman, Yahukimo, Papua Pegunungan yang tewaskan seorang petugas kepolisian.
“Kita kan telah berpedoman jika pendekatan kita itu, pendekatan yang humanis dan berbasiskan teritorial,” tutur Ma’ruf dikutip dari tayangan jurnalis Sekretariat Wakil Presiden, Sabtu.
Disamping itu, usaha penyadaran ke warga Papua sebagai sisi dari bangsa Indonesia terus dilaksanakan. “Sepanjang ini telah dilaksanakan, meskipun masih tetap ada masalah keamanan seperti penembakan itu, sebetulnya dari sisi frekwensinya telah turun,” kata Ma’ruf.
Selanjutnya, ia mengutarakan jika terus akan dilaksanakan penegakan hukum pada beberapa pihak yang berusaha mengusik kestabilan keamanan di Papua.
“Dan cara kita ialah cari mereka yang lakukan penembakan untuk dilaksanakan penegakan hukum,” tegasnya.
Ma’ruf yang sebagai Ketua Tubuh Pengarah Papua (BPP) Papua ini juga menjelaskan jika akar permasalahan terusiknya kestabilan keamanan di Papua disebabkan karena permasalahan kesejahteraan dan penegakan hak asasi manusia (HAM).
Adapun untuk menangani permasalahan kesejahteraan, dia pastikan, pemerintahan kini sedang terus-menerus berusaha lakukan pemercepatan pembangunan di daerah Papua. Terhitung dengan membuat banyak daerah otonom baru (DOB).
“Karena itu itu, salah satunya akarnya itu untuk kesejahteraan. Dan ke-2 penegakan HAM, hak-hak manusia itu kita tegakkan,” bebernya. Berkaitan penegakan HAM, Wakil presiden mengutamakan jika pemerintahan tidak pandang bulu-bulu. Siapa saja dan dari faksi mana saja yang menyalahi HAM akan diolah secara hukum.
“Kalaulah ada dari (pelaku) TNI atau polisi yang lakukan pelanggaran, ya ditindak . Maka mereka ditindak, meskipun darimanakah ditindak, itu sebagai peraturan yang telah diaplikasikan saat ini,” tegasnya.
Paling akhir, saat ditanyakan berkenaan Panglima TNI baru apa tetap mengaplikasikan pendekatan humanis berbasiskan teritorial untuk menangani permasalahan keamanan di Papua, Wakil presiden yakini Laksamana Yudo Margono akan meneruskan peraturan itu.
Ma’ruf juga mengharap penskalaan peraturan pertahanan di Papua yang akan datang perlu dimaksimalkan. “Saya anggap Panglima yang baru pasti meneruskan banyak kebijakan yang telah ada.
Kemungkinan kelak pemetaannya lebih dimaksimalkan. Hingga, karena ada DOB-DOB ini, petanya makin terang (untuk) masing-masing daerah DOB,” terangnya.
Seperti dijumpai Panglima TNI Jenderal Andika Gagah akan masuk periode pensiun pada 21 Desember 2022 ini.
Sebagai substitusinya, Presiden Joko Widodo sudah menunjuk Kepala Staff Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI.
Yudo sekarang ini sudah lakukan tes kepatutan dan kelaikan (bugar and proper tes) di Komisi I DPR RI dan sedang menunggu hasilnya.
